JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menceritakan suasana internal KPK setelah revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 disahkan DPR. Adanya revisi tersebut menyebabkan kesedihan menyelimuti karyawan KPK.
Dia mengatakan, KPK ibarat rumah yang akan direnovasi oleh DPR dan pemerintah melalui revisi UU KPK. Rumah itu dihuni oleh pegawai dan Komisioner KPK.
"Tiba-tiba orang di luar (DPR dan pemerintah) itu, oke ya rumah kamu saya renovasi. Terus kita tanya, nanti renovasinya seperti apa? Mereka lalu bilang, enggak ada masalah, nanti tinggal di tempat yang baru," ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019).
Menurutnya, karyawan dan Komisioner KPK sedih karena dalam proses revisi UU KPK dinilai tidak transparan. Bahkan, KPK tidak dilibatkan.
"Terus terang banyak yang menangis karena tiba-tiba rumahnya berubah secara fundamental tanpa menanyakan kepada kami yang di sini," ucapnya.
Pada kesempatan itu dia juga mengkritisi poin revisi UU KPK terkait Dewan Pengawas KPK yang dinilai semakin melemahkan lembaga pemberantasan korupsi itu. Dewan pengawas, kata dia seharusnya tidak terlibat dalam persetujuan atau pemberian izin proses penanganan kasus di KPK.
"Misalnya sadapan, atau surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan itu dikerjakan oleh komisioner. Nanti Dewan Pengawas boleh memeriksa, mengauditnya setiap bulan setiap minggu kalau maupun, itu menurut kami tidak apa-apa," katanya.