Pertama, pemerintah harus lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap, sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya.
"Persoalan alat tangkap cantrang ini sudah terjadi lebih dari tiga tahun, namun belum ada skema kebijakan pemerintah yang yang dapat menjadi win-win solution. Fraksi PKS menegaskan sikapnya tetap bersama rakyat, membela dan melindungi nelayan Indonesia," kata Jazuli.
Ketiga, pemerintah harus mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam.
Keempat, pemerintah harus meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat.