JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani merespons soal legislator dari Fraksi PDIP di Komisi X DPR yang menolak penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. Puan berharap, proyek penulisan ulang sejarah itu menghormati dan menghargai pendapat lain.
"Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya, saling menghormati dan menghargai," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Puan menekankan, penulisan sejarah harus dilakukan secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi bahkan ada bagian yang dihilangkan.
"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati, bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," ujar Puan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan Fadli Zon perihal tragedi pemerkosaan massal tahun 1998. Fadli mengakui adanya pemerkosaan tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan.
Menurutnya, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukuman pengadilan.