“Hal ini sedang dilakukan, pemerintah daerah mengevaluasi ketersediaan TT ini dan sudah diinstruksikan untuk mengkonversi itu sampai dengan 30 sampai 40 persen,” katanya.
Selain itu, kata Ganip, perlu memaksimalkan juga fasilitas karantina terpusat posko daerah level kelurahan, desa sebagai tempat isolasi mandiri suspek covid-19 dari pelaksanaan PPKM mikro untuk bisa menyeleksi di tingkat Puskesmas, memilah-pilah pasien sesuai dengan derajat tingkat Covid yang dideritanya, mulai dari OTG, ringan, sedang, berat dan kritis.
“Hal ini sudah ada manajemennya untuk menyalurkan,” katanya.
Kelima, memperketat pelaksanaan PPKM mikro optimalkan peran posko dan monitoring evaluasi data kasus positif yang akan nantinya bisa digunakan menyusun strategi pengendalian kasus di beberapa daerah.
“Setiap daerah harus melaksanakan pemantauan rutin data-data jumlah kasus aktif kematian, kesembuhan dan persentase BOR ICU dan isolasi, termasuk juga pengendalian mobilitas penduduk guna menyusun strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada,” ucap Ganip.
Ganip pun menegaskan jika memaksimalkan peran posko PPKM mikro untuk pengendalian Covid-19 ini sangat penting.
“Jadi kita sudah instruksikan untuk pemberdayaan intensifikasi posko PPKM mikro mulai dari tingkat Desa sampai ke dengan tingkat pusat,” katanya.
Keenam, mulai mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Iduladha yang akan datang.
“Menjelang Iduladha perlu mengantisipasi meningkatnya potensi penularan Covid-19 yang disebabkan peningkatan mobilitas penduduk terutama di pusat perbelanjaan dan tempat wisata serta tradisi halalbihalal, kunjungan keluarga, ziarah makam, kerumunan penonton prosesi penyembelihan kurban, dan lain sebagainya,” ucap Ganip.
“Ini harus sedini mungkin kita antisipasi agar tidak menimbulkan lonjakan lonjakan Covid-19 yang lebih memperparah dari kondisi sekarang,” tuturnya.