JAKARTA, iNews.id - Loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Airlangga Hartarto menunjukkan surat izin tertulis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ingin maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Surat itu dalam posisi Airlangga sebagai menteri koordinator bidang perekonomian di Kabinet Indonesia Kerja.
Juru bicara Bamsoet, Viktus Murin menyebut hal itu penting dilakukan demi menjaga kepatuhan atau fatsun berpemerintahan. Terlebih, juga untuk menjaga kehormatan dari Presiden Jokowi.
"Maka kami berpandangan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto wajib memperoleh 'izin tertulis' dari Presiden RI untuk maju mencalonkan diri dan atau mendaftarkan pencalonan secara resmi sebagai ketua umum partai Golkar periode 2019-2024," katanya dalam jumpa pers di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (1/12/2019).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar ini mengaku kegiatan menteri di luar kota atau di luar negeri saja harus membutuhkan izin tertulis dari kepala negara. Apalagi, Viktus memaparkan, untuk hal prinsip yang mengandung konsekuensi pada tugas dan kinerja seorang menteri seperti akan menjadi pemimpin puncak partai politik.
"Dengan demikian, sepatutnya sebelum mendaftarkan diri secara resmi sebagai calon ketua umum partai Golkar dalam Munas X Tahun 2019, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto harus menyerahkan atau melampirkan izin tertulis dari Presiden Joko Widodo," ujarnya.