Sepanjang 2021, LPSK mengidentifikasi sebanyak 357 korban terorisme masa lalu, dan kompensasi bagi 355 orang korban sudah dibayarkan senilai Rp59,220 miliar, sedangkan kompensasi bagi dua korban lainnya akan dirampungkan awal tahun ini.
Dengan demikian, Hasto menyebutkan, total pemenuhan hak saksi dan korban pada 2021 diberikan kepada 2.470 terlindung dengan 4.115 bentuk program perlindungan yang tersebar di 31 provinsi dengan 199 kabupaten/kota.
Program perlindungan dimaksud mulai dari perlindungan fisik, pemberian bantuan medis maupun rehabilitasi psikologis, fasilitasi ganti rugi korban sesuai putusan pengadilan, pembayaran kompensasi serta hak-hak lainnya sesuai undang-undang.
Pagu Awal Tahun 2022 Naik 92,14 Persen
Tahun 2021 merupakan tahun pertama LPSK menjalankan bagian anggaran secara mandiri. Hasto menyebutkan, dari total pagu anggaran Rp143,563 miliar pada tahun lalu, realisasi penyerapan mencapai 98,45 persen atau sebesar Rp141,344 miliar.
Di awal tahun ini, Hasto menyampaikan penghargaan kepada Komisi III DPR yang meningkatkan anggaran LPSK sebesar 92.14 persen dari pagu awal tahun 2021 Rp79,417 miliar menjadi Rp152,595 miliar dalam pagu awal tahun 2022.
Hasto berkeyakinan, kenaikan pagu awal tahun ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian penuh kepada LPSK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak saksi serta korban.
“Anggaran LPSK tahun 2022 terbagi dalam program penegakan hukum dan penyusunan program hukum Rp94,045 miliar atau 64,87 persen dari total pagu anggaran, dan program dukungan manajemen Rp50,919 miliar atau 35,13 persen dari total pagu anggaran,” ujar dia.