"Karena itu, bentuk layanan psikososial akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarganya," katanya.
Selain pemulihan, Wawan turut menjelaskan mengenai hak restitusi. Menurut dia, restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga.
Meski demikian, keluarga korban tetap dapat mengakses layanan pemulihan lain melalui LPSK sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Bentuknya antara lain bantuan psikososial berupa dukungan modal usaha maupun pendidikan bagi anak korban.
Wawan juga memaparkan jumlah permohonan pelindungan yang diterima LPSK. Hingga 11 November 2026, tercatat ada 15.836 permohonan, dengan 217 di antaranya berasal dari korban TPPO.
LPSK menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam penanganan tujuh perkara tersebut. Lembaga itu siap menindaklanjuti permohonan pelindungan maupun kebutuhan pemulihan yang diajukan korban, pendamping, atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan.