JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan mekanisme digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk 50 juta masyarakat miskin. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah memiliki jurus agar bantuan tak digunakan untuk judi online (judol).
Menurut Luhut, langkah itu dilakukan dengan memberikan opsi penggunaan kupon digital dengan pemakaian terbatas. Nantinya, kupon bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti membayar listrik, membeli beras, hingga membeli bensin.
"Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam," ujar Luhut saat konferensi pers di Kantor DEN, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, sistem digital dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan penerima bantuan. Dengan begitu, potensi praktik korupsi dalam proses penyaluran juga diharapkan semakin berkurang.
"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," ungkapnya.
Sementara itu, bansos berbasis AI ditargetkan meluncur pada pekan ketiga Oktober 2026. Luhut berharap 80 persen proses digitalisasi sudah rampung ketika program tersebut diluncurkan.
"Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkap Luhut.