JAKARTA, iNews.id - Luthfi Alfiandi, pembawa bendera Merah Putih saat demonstrasi siswa STM (SMK) di depan Gedung DPR didakwa tiga pasal alternatif. Pertama, dijerat Pasal 212 jo 214 ayat (1) KUHP karena dinilai melakukan kekerasan terhadap pejabat pemerintah yang bertugas secara sah (polisi) yang pengamanan aksi yang diikuti oleh Luthfi.
Kedua, dijerat Pasal 170 ayat (1) KUHP terkait penggunaan kekerasan terhadap satu orang atau barang. Ketiga dijerat Pasal 218 KUHP karena tetap berkerumun saat sudah diperingati oleh polisi yang bertugas.
"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang menjalankan tugas secara sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra saat membacakan dakwaan di PN Jakpus, Kamis (12/12/2019).
Usai persidangan, penasihat hukum Luthfi, Burhanuddin mengatakan tidak akan menyampaikan eksepsi (pembelaan). Jawaban atas dakwaan tersebut, kata dia akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara.
"Tidak mengambil eksepsi bukan berarti kami menerima tiga dakwaan alternatif itu," ucapnya.