Selain itu, PPI menuding adanya indikasi penutupan informasi mengenai detil peran Athaya dalam kegiatan tersebut oleh pihak penyelenggara.
Atas peristiwa tragis ini, PPI Belanda mengeluarkan beberapa tuntutan. Salah satunya, mengutuk keras pelibatan mahasiswa dalam memfasilitasi kegiatan pejabat tanpa kontrak resmi, perlindungan hukum, atau mekanisme yang jelas.
"Kami menegaskan sikap menolak keras pelibatan mahasiswa dalam praktik pemfasilitasan kunjungan pejabat publik yang berisiko, tanpa perlindungan hukum dan mekanisme yang jelas," tulis keterangan PPI Belanda, dikutip Senin (8/9/2025).
Pihaknya juga mengimbau PPI di seluruh dunia untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah praktik serupa agar tidak menelan korban lagi.