JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berjanji akan menindak tegas oknum baik di dalam maupun luar pemerintahan yang menyalahgunakan dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua. Instruksi tersebut telah disampaikan Mahfud MD kepada Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam audiensi dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Papua di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2/2021). Saat itu salah satu tokoh bernama Pendeta Albert Yoku meminta agar penegakan hukum di Papua dilakukan secara sistematis termasuk bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana otsus.
"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kami tindaklanjuti," ujar Mahfud.
Selain itu, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus sejak 2002 sampai saat ini. Menurutnya, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat termasuk mengevalusi kesenjangan antarwilayah adat yang masih terjadi.
"Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat," katanya.