JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah pusat senantiasa terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat. Khususnya saran dan masukan terkait pengambilan kebijakan penanggulangan Covid-19.
"Kita bertemu hari ini untuk menampung aspirasi, untuk penyusunan kebijakan. Saya ingin banyak mendengar, kecuali nanti ada yang perlu saya tanggapi," kata Mahfud dalam dialog virtual Menko Polhukam, Menag, BNPB dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan organisasi masyarakat lintas agama dan Forkopimda se-Provinsi Banten, Sabtu (7/8/2021).
Menurut Mahfud, selama ini Pemerintah Pusat tidak melarang kritikan yang datang dari masyarakat. Ditegaskan Mahfud, saat ini kritik dan saran yang sifatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat sangat diperlukan.
"Silakan beri saran, silahkan sampaikan kritik. Tapi ingat kritik itu bukan kriminil," ujarnya.
Mahfud mengatakan, dalam pengambilan kebijakan khususnya penanganan Covid-19, pemerintah selalu melibatkan pakar di bidangnya. Seperti halnya termasuk tokoh, perguruan tinggi dan ahli medis.
"Sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Semua berdasar masukan masyarakat, ucapnya.
Mahfud menuturkan, tantangan Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 berkutat pada dua aspek, yakni tantangan dunia nyata dan tantangan dunia maya. Hal itu terjadi dalam kedisiplinan masyarakat serta penegakkan hukum di masa pandemi Covid-19.