JAKARTA, iNews.id — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan pernah mengintervensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga tersebut harus berjalan secara independen dan tidak terikat dengan kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden.
"Sebab itu, pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah mengintrervensi Komnas HAM. Kalau ada, apa? Pemerintah punya proyek atau program untuk melakukan penegakkan dan penguatan HAM tidak ke Komnas HAM, kita punya Dirjen HAM sendiri," ujar Mahfud saat menjadi narasumber dalam acara virtual 'Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2020', Kamis (12/8/2021).
Semisal Komnas HAM ingin membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) suatu perkara, maka lembaga tersebut dapat membentuknya. "Karena Komnas HAM independen dan bisa dianggap lebih obyektif oleh masyarakat, silakan," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Mahfud, juga mempersilakan Komnas HAM bekerja dengan sebaik-baiknya khususnya dalam menegakkan hak asasi manusia sebagaimana amanat undang-undang.
"Bersamaan dengan pernyataan ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa silakan Komnas HAM bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai lembaga yang independen sesuai dengan amanat UU, rekomendasi Komnas HAM atau temuan Komnas HAM tentang hasil kerjanya itu ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai prosesdur yang tersedia," katanya.