JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kericuhan demonstrasi. Kericuhan terjadi di beberapa daerah saat unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja.
Mahfud menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan dari politikus Partai Demoktrat Andi Arief di laman twitternya. "Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras," tulisnya di akun twitter @mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) justru meminta Andi Arief agar memberikan penjelasan kapan pemerintah menyatakan Partai Demokrat sebagai dalang demonstrasi khususnya SBY. "Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," ujarnya.
Awalnya, Andi Arief menuliskan sebuah cuitan yang meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demonstrasi Omnibus Law kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD dan BIN. Menurut dia hal itu perlu dilakukan agar negara tidak dianggap menyebarkan hoaks kepada masyarakat.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, SBY menanggapi sejumlah tuduhan kepadanya terkait demo Omnibus Law yang ditunggangi. Dia prihatin atas tuduhan yang diarahkan kepada dirinya tersebut.
"Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu," tutur SBY menanggapi tuduhan tersebut dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya.