JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden. Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas menolak penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.
"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan, sama sekali tidak ada, " kata Mahfud dalam keterangan video, Senin (7/3/2022).
Dalam rapat kabinet, Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar.
Bahkan, Kepala Negara meminta agar Pemilu tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat hasil Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
"Maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh presiden pada rapat tanggal 14 September 2021," ujarnya.
Dia mengatakan, Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Saat itu, Kepala Negara menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan Pemerintah pada raker tanggal 24 Januari 2022," ucapnya.