"Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjemaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up atau mark down untuk mendapat kick back," kata Mahfud.
Dia meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Pasalnya, tindak pidana korupsi masa kedaluwarsanya 18 tahun. Sudah pensiun pun, pelaku korupsi masih bisa dikejar.
"Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi," ujarnya.