Sebab, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai tidak tegas dan tidak responsifnya yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif, yaitu menaikan tarif ojol hingga 15 persen.
“Peserta Aksi 217 Korban Aplikator di mana para korban aplikator ini adalah kelompok, kelompok yang terdampak, yaitu pengemudi online, kelompok pengguna transportasi online seperti pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya serta kelompok usaha UMKM, semua kelompok ini akan bersatu pada Aksi 217, jadi tidak hanya pengemudi online yang akan turun ke jalan melakukan aksi kepung istana Presiden pada Senin 21 Juli 2025,” jelasnya.
Adapun tuntutan massa aksi yakni:
1. Hapus sistem perbudakan slot dan aceng
2. Potong komisi maksimal 10 persen
3. Hapus sistem driver prioritas
4. Segera susun UU tranportasi online
5. Segera revisi aturan transportasi online.