JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, mayoritas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah masih rendah. Hal ini membuat kepala daerah masih mengandalkan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk menggenjot PAD.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, Senin (25/8/2025). Mulanya, Bima membeberkan, hanya ada 26 dari 548 daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat.
"Berarti daerah-daerah ini mampu membiayai sebagian besar kebutuhan belanja dari pendapatan asli daerah tanpa tergantung besar terhadap transfer dari pemerintah pusat," ujar Bima.
Sementara itu, lanjut dia, terdapat 27 daerah atau 4,95 persen dari jumlah daerah di Indonesia termasuk kategori kapasitas fiskalnya sedang.
"Selebihnya 493 daerah atau 90,29 persen tergolong dalam kategori kapasitas fiskal lemah, yakni sangat tergantung pada dana transfer pusat," ucapnya.