JAKARTA, iNews.id - Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengusulkan penguatan program Single Identification Number (SIN) atau nomor identitas tunggal perpajakan. Dia mengklaim SIN membuat APBN di era pemerintahannya surplus.
Menurut Mega, manfaat kebijakan tersebut terbukti pada pemerintahannya. Dia mencatat pada tahun 2001 sampai 2004, target penerimaan pajak tercapai dan rasio pajak 12,3 persen.
"Pada tahun 2001 penerimaan pajak mengalami surplus Rp1,7 triliun, dan tahun 2002 kembali surplus serta membukukan penerimaan pajak lebih dari Rp180 triliun. Bahkan pada tahun 2002 dan 2003, penerimaan pajak mampu menutupi pengeluaran rutin negara," kata Megawati dalam webinar bertajuk 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia' yang diselenggarakan Universitas Pelita Harapan (UPH), Jumat (28/5/2021).
Megawati pun menjelaskan soal bagaimana dasar filosofis dari program itu. Dia menjelaskan dasar pembuatan program itu yakni perspektif ideologis Bung Karno yang menegaskan jalan Trisakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Dalam konteks itu, sektor keuangan dilihat sebagai merupakan pilar penting bagi Indonesia yang berdaulat dan sekaligus berdiri di atas kaki sendiri.
Dia menyebut saat itu situasinya tak mudah. Dia harus bekerja membangun kedaulatan perekonomian Indonesia di tengah berbagai krisis multidimensi pada saat itu. Tapi ia bersyukur karena tugas menyelesaikan krisis moneter dan krisis ekonomi sebagai akar persoalan krisis politik dan sosial yang terjadi dapat diselesaikan.
"Bayangkan, lebih dari 300.000 kasus kredit macet dapat diselesaikan sesuai dengan perintah TAP MPR pada saat itu," ujarnya.
Di tengah proses itu, kata Mega, dirinya lalu menyentuh soal reformasi perpajakan dan dia mengaku beruntung bisa bertemu sosok Hadi Purnomo yang waktu itu menjabat Dirjen Pajak. Menurutnya, Hadi merupakan sosok teknokrat yang sangat memahami kebijakan fiskal melalui reformasi perpajakan, dia pula yang menghadirkan sistem perpajakan sebagai sebuah instrumen keadilan sosial.