JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Mendagri diterima Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Utut Adianto, serta beberapa anggota DPR.
Pertemuan tersebut membahas berbagai hal mengenai pelaksanaan Pilkada 2018, serta persiapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Selain itu, potensi konflik di tahun politik ini juga dibahas agar pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berjalan lancar.
Seusai pertemuan, Tjahjo mengaku membahas revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. “Tadi juga dibahas juga (mantan napi dilarang nyaleg). Kami kan masih berpikir dari skala pemerintah kan undang-undangnya membolehkan,” kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Politikus PDIP ini menegaskan, pemerintah belum bisa mengeluarkan Perppu terkait hal tersebut. Di mana, perppu hanya bisa dibuat dalam keadaan yang mendesak. Tetapi Tjahjo menilai keadaan saat ini belumlah mendesak.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan akan mengintensifkan koordinasi antara DPR RI dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kemendagri, dan jajaran Polri. Politikus Golkar dengan sapaan akrab Bamsoet ini menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik dan kerawasan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
"DPR ingin pastikan para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," kata Bamsoet.
Agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal, Bambang Soesatyo menekankan stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik. Karenanya, dia mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
"Kondusivitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," pesan Bamsoet
Kepada Mendagri, Bamsoet secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah pilkada langsung membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudaratnya bagi bangsa. Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.