JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai kawasan perbatasan negara penting sebagai buffer zone bagi NKRI. Karenanya, pembangunan kawasan perbatasan mutlak diperlukan.
“Ada dimensi kawasan perbatasan untuk mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela bagi kita menunjukkan bagaimana keadaan bangsa kita, sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara kita NKRI,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/03/2020).
Mendagri menjelaskan, ada dua tugas utama dalam mengelola perbatasan negara. Pertama adalah pengelolaan dimensi batas wilayah negara yang terdiri atas darat, laut dan udara. Untuk hal tersebut, tugas utama yaitu bagaimana mengamankan perbatasan negara. Kedua, pengelolaan dimensi kawasan perbatasan sebagai daerah frontier atau gerbang depan suatu daerah.
Pada kesempatan tersebut Mendagri Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga menyinggung beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia antara lain masalah diplomasi dan perundingan yang belum dituntaskan.
“Di darat belum selesai penetapan dan penegasan batas wilayah NKRI dan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi, ada batas-batas negara yang belum selesai, belum disepakati, belum maksimal dan belum jelas pemeliharannya terhadap pengawasan tanda batas negaranya,” tuturnya.
Mendagri pun mengakui, pemerintah masih berupaya menyelesaikan problematika yang terjadi di Kepulauan Riau dan Natuna. Menurut dia, penyelesaian persolan itu melalui lobi oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan.
Tito juga mendorong agar pengamanan perbatasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah atau alat negara, tetapi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan juga mesti dilibatkan. “Saya harap agar pengamanan perbatasan tidak hanya petugas tetapi masyarakat yang tinggal di sana,” katanya.