Selain pembangunan infrastruktur dasar, Tito meminta Deputi Edi Nurhabad meneruskan Program Bedah Rumah sebanyak 15.000 unit di kawasan perbatasan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tito menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Melalui pemetaan kebutuhan, penetapan prioritas, dan penyusunan roadmap, pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terencana dan berkelanjutan.
“Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa membawa perubahan positif dan tidak hanya larut dalam kegiatan rutin semata,” kata Tito.
Dengan dilantiknya Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan yang baru, BNPP RI memiliki mandat untuk semakin mengonsolidasikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di beranda terdepan Indonesia.