"Karena jauh dari rumah ya, dan saya nggak bisa nganter karena saya juga butuh kendaraan, saya harus beli kendaraan buat anak saya bertiga. Setelah itu perlu sopir, bayar sopir, perlu bensin ya kan. Jadi hitungannya 4,8 ditambah sopir, ditambah beli mobil, tambah bensin, tinggi," ucap Tito di Rakornas Dukcapil dan rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, yang dikutip Selasa (4/8/2026).
Sedangkan, saat tinggal di Singapura, Tito mengaku hanya membayar sekitar 100 Dolar Singapura per bulan untuk setiap anak. Dengan nilai tukar pada 2008 yang berada di kisaran Rp6.000 per Dolar Singapura, biaya tersebut setara sekitar Rp600.000 per anak setiap bulan.
"Jadi hanya 600.000, sedangkan di tempat yang lama di Jakarta 1,6. Dan kemudian ke sekolah jalan kaki karena cuma 5-7 menit. Mereka lebih sehat, tidak perlu beli mobil, nggak perlu sopir, nggak perlu minyak. Kan lebih murah," ungkapnya.
Eks Kapolri itu menilai keberhasilan Singapura dalam membangun sistem pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan alam. Menurut dia, negara tersebut lebih menitikberatkan investasi pada sumber daya manusia (human capital).
Tito menyebut Singapura mengalokasikan 30 persen anggarannya untuk sektor pendidikan. Alokasi tersebut membuat standar kualitas sekolah dinilai lebih merata sehingga sistem zonasi dapat diterapkan secara murni.
"Nah, itu saya ingin gambarkan mengenai digitalisasi government. Ngantar anak sekolah nggak perlu datangin ke dinas pendidikan, dikerjain lagi sambil bisik-bisik lagi yang eselon bawah itu kan ngedip-ngedip, 'Ada nggak kamunya? Ada nggak kamu?' Maksudnya apa? Amplop tuh," kata Tito.