JAKARTA, iNews.id – Indonesia menghadapi beragam tantangan pembangunan mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Berbagai tantangan itu harus dipecahkan agar pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, di tataran perencanaan, pembangunan di Indonesia tergantung pada peran dan fungsi Bappenas sebagai lembaga strategis yang merumuskan format pembangunan nasional.
"Kita ingin mengembalikan peran dan fungsi Bappenas untuk memastikan proses pembangunan," kata Tjahjo ketika hadir sebagai pembicara di Indonesia Development Forum yang diselenggarakan Bappenas di Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Menurut Tjahjo, konsep pembangunan mengalami banyak perubahan. Di zaman Bung Karno ada program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, di era Presiden Soeharto, Gus Dur sampai Megawati, konsep pembangunannya juga jelas. Tapi begitu pemilihan presiden digelar secara langsung, konsep pembangunan tergantung kepada siapa yang terpilih dalam pemilihan.
Artinya, kata Tjahjo, janji kampanye calon presiden terpilih itu yang jadi program jangka pendek dan menengah pembangunan. Begitu juga dengan program jangka pendek dan menengah di daerah seiring digelarnya pemilihan langsung.
"Begitu pemilihan langsung, janji politik presiden, seorang bupati, seorang gubernur, begitu jadi itu merupakan program jangka pendek, jangka panjang pemerintahan," katanya.
Tentu tak mudah merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi. Terlebih Indonesia, bukanlah negara yang secara geografis kecil. Indonesia, adalah negara kepulauan yang besar. Negara yang majemuk. Karena itu, tantangannya pun sangat besar pula.
"Geografis adalah tantangan yang dihadapi, juga bagaimana menggerakkan dan mengorganisir masyarakat," ujarnya.
Bappenas, lanjut Tjahjo, punya peran penting dalam merumuskan cetak biru perencanaan pembangunan nasional. Misalnya, seperti apa pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang hendak dilaksanakan. Termasuk di dalamnya pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran dalam konteks problem ketimpangan sosial," kata menteri dari PDIP ini.