JAKARTA, iNews.id - Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto secara terbuka membahas tentang harta kekayaannya serta dana politik untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Ketiga bakal calon presiden (Bacapres) itu menyampaikan hal tersebut saat hadir dalam program "Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan" yang digelar di Graha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam.
Biaya politik di Indonesia sendiri dikenal cukup mahal. Sehingga, dana kampanye jadi salah satu bahasan hangat terutama jelang pemilihan umum (pemilu).
1. Ganjar Pranowo
Menurut Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Ganjar Pranowo, dia saat ini memiliki Rp13,45 miliar. Membuatnya jadi bacapres dengan harta kekayaan terbanyak kedua setelah Prabowo Subianto.
Menariknya, Ganjar mengaku kekayaannya tidak bertambah signifikan selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah (Jateng). Adapun data tersebut, menurut Ganjar, belum diperbarui KPK setelah laporan terakhirnya usai menjabat gubernur.
“Kira-kira segitu (Rp13,45 miliar). Tapi ini (kekayaan) 2022, ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan (update) dan sekali lagi tiga hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan,” kata Ganjar Pranowo.
Ganjar kemudian membeberkan kekayaannya tersebut termasuk utang. “Ya, masih segitu (kekayaan) karena setelah itu saya masih punya utang untuk bangun rumah saya di Jogja, dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur,” imbuhnya.
Sementara soal dana kampanye, Ganjar menegaskan jika partailah yang menyediakan dan bukan tanggung jawab dia. Sedangkan tugasnya adalah sebagai calon presiden.
"Ada yang lupa seolah-olah saya berjalan sendiri. Tidak, ada partai yang mengusung dan besok itu pertama kalinya pilpres pilihan legislatif bersama. Maka sekarang pembiayaan dari partai menyiapkan," kata Ganjar.
“Saya tidak diberikan tugas untuk itu (menyiapkan dana kampanye). aka saya berjalan sesuai dengan apa yang jadi penugasan saya sebagai capres," tegas Ganjar.
Meski demikian, Ganjar menjelaskan jika pembiayaan politik juga dapat diperoleh dari donasi terbuka. Yang penting, menurut dia, harus transparan, akuntabilitas, dan dapat memerptanggung jawabkan selama proses kapanye hingga berakhir.