"Kita saat ini sedang berencana juga untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena informasi yang beredar juga ada potensi gratifikasi yang diterima penyelenggara negara di Kemhan," katanya.
Koalisi Masyarakat Sipil membawa bukti berupa beberapa dokumen kepada Ombudsman. Salah satunya surat yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Pertahanan terkait penunjukan PT TMI serta siapa saja pemegang saham PT TMI.
Ada juga bukti terkait percakapan yang beredar di publik yang diduga Menteri Pertahanan dan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista di luar negeri.
"Tapi data, dokumen, laporan yang kita sampaikan tentu berdasarkan informasi atau perspektif kami ya, itu kami anggap sudah cukup sebagai bahan awal untuk pelaporan," kata Agus.