Dalam pertemuan, itu Menhan juga menyampaikan kepada para tokoh bahwa DPN ini tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seperti seminar.
Maka dari itu, masukan dari purnawirawan TNI-Polri ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja DPN.
"Tadi ada beberapa masukan juga, bahwa dengan adanya akademisi yang dilibatkan, tentunya proses sosialisasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga nantinya bisa dipahami lebih meluas, karena bicara pertahanan sendiri adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan, turut hadir di ruangan tersebut seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Lalu ada pakar hukum tata negara seperti Refly Harun, Prof Purnomo Yusgiantoro, Prof Hikmahanto Juwana, Bambang Kesowo dan Prof Jimly Asshiddiqie.