JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto turut dicecar Komisi I DPR terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga bocor lantaran diretas hacker. Hadi menyatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
"Kita juga saat ini bekerja sama dengan BSSN, itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, di antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP," kata Hadi di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Dia menyampaikan, BSSN telah menyampaikan hasil analisis sementara. Menurutnya, ada ketidakcocokan antara data yang diduga bocor dengan data pemilik.
"Sehingga ada yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya baik NIK maupun NPWP," ujarnya.
Meski begitu, ia memastikan Kementerian ya akan terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini.
"Minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak, dan dihadiri oleh BSSN. Untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini," kata dia.
Sebelumnya, viral di media sosial X data NPWP Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani diretas. Tak cuma itu, ada 6 juta NPWP lainnya yang ikut tersebar.