Dengan demikian, setelah siswa lulus dan memiliki keterampilan maupun kemampuan akademik yang memadai, keluarga mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjadi lebih mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Gus Ipul menjelaskan, kurikulum Sekolah Rakyat sama dengan sekolah pada umumnya karena disusun dengan pendampingan Kementerian Pendidikan. Perbedaannya, Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama (boarding school) dengan tambahan pendidikan karakter.
"Kurikulumnya sama (dengan sekolah pada umumnya) karena yang mendampingi kami membuat kurikulum Sekolah Rakyat dari Kementerian pendidikan, karena ini boarding school, sekolahnya sama, di boardingnya ini yang kita tambah dengan pendidikan karakter. Kalau pagi yang dampingi para guru, kalau malam atau di asrama itu didampingi wali asrama, wali asuh di bawah koordinasi kepala sekolah. Jadi, pemimpin tertingginya di lingkungan Sekolah Rakyat itu para kepala sekolah, pada prinsipnya sama, Ijazahnya sama," ungkapnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 180 titik di Indonesia dengan total sekitar 44.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik telah memiliki gedung sekolah permanen.
Pemerintah berharap jumlah siswa dapat meningkat menjadi 100.000 hingga 200.000 orang pada tahun berikutnya, seiring pembangunan gedung permanen di lokasi lainnya.
Kementerian Sosial juga terus melakukan konsolidasi, perbaikan, serta monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut mencakup pencegahan perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi di lingkungan Sekolah Rakyat.
"Ini terus kita lakukan konsolidasi dan perbaikan-perbaikan, monitoring evaluasi terus, mulai dari bagaimana kita mencegah terjadinya bullying, kekerasan fisik, seksual, maupun juga intoleransi (di sekolah rakyat). Kita memiliki mekanisme melakukan mitigasi jika ada hal-hal yang perlu dicarikan jalan keluar atau solusi," katanya.