Dalam mengusut dugaan tersebut, Amran menyebut pemerintah telah mengambil sampel beras dari berbagai daerah sebagai bagian dari proses investigasi.
Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau terbukti melanggar, izinnya kami cabut. Kalau ada unsur pidana, kami proses hukum. Selama kami dipercaya Presiden memimpin Kementerian Pertanian, tidak ada ruang bagi mafia dan koruptor,” tuturnya.
Dia menyebut, pemerintah berkomitmen membersihkan tata kelola pangan dari praktik mafia demi melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan nasional.
“Kami bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Selama kami dipercaya Presiden, tidak ada ruang bagi mafia pangan. Kalau melanggar, izinnya dicabut. Kalau ada pidana, diproses hukum. Kami akan tuntaskan,” ucap Amran.