Lebih lanjut, Menteri Dody menyebut, sesuai dengan prediksi Presiden Prabowo Subianto, di Kementerian PU terjadi ketidakefisienan penggunaan anggaran dalam pengadaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini dinilai menjadi penyebab Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia saat ini masih di atas 6.
"Harus saya akui bahwa kami hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami. Bantuan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar kualitas dari pekerjaan itu benar-benar terjaga," ujarnya.
"Pak Presiden Prabowo sudah clear and clear, bahwa kebocoran dan pemborosan anggaran harus dihentikan. Bukan ditutupi, atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tapi harus benar-benar dihentikan segera," tuturnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menyidik 4 orang tersangka tindak pidana korupsi di lingkungan BBWS Babel. Kasus tersebut terkait pengadaan kegiatan pemeliharaan rutin di satuan kerja operasi dan pemeliharaan Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023-2024.
Pada periode tersebut telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin dengan pola swakelola tipe dua untuk satuan kerja operasi dengan nilai lebih dari Rp30 miliar.
Pola kegiatan ini, beberapa perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia, namun ternyata perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pekerjaan pemeliharaan seperti yang dianggarkan. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan sendiri oleh PPK, sedangkan perusahaan yang ditunjuk mendapatkan imbalan sebesar 30 persen dari anggaran pekerjaan.