JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dan pejabat struktural KPK setelah muncul kritik dari sejumlah pihak.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto, mengatakan pihaknya tengah meninjau ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.
"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat, dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran, untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku," kata Cahya dalam konprensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/10/2020).
Cahya menjelaskan pengadaan mobil dinas masuk dalam usulan anggaran 2021. Tujuannya, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas), dan pejabat struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik Negara.
"Proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya, dan kebutuhan dasar belanja operasional," lanjutnya.