Setelah menyadari masalah ini, pemerintah dalam hal ini presiden harus mengambil jalan politik juga karena akar dari masalah ini adalah politik. Akibat dan dampak dari tarif Trump ini sudah pasti terjadi. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia, bagian ini yang akan terkena dampak langsung. Andaikan ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia sekitar 3-4 persen. Porsi inilah yang harus segerfa digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya.
Karena itu, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga bersama: 1) ASEAN, 2) Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan), 4) India, 5) Amerika Latin (Brazil, Meksiko). Sejatinya dan secara politik kesintingan Trump ini adalah head to head dengan China. Kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut.
Posisi politik seperti ini mengingatkan kita seperti Presiden Soekarno dalam semangat Bandung, yang gegap gempita. Itu berpengaruh luar besar secara politik. Presiden Prabowo memiliki postur, karakter dan semangat yang menyerupai semangat Soekarno. Penampilan dan langkah politik, diplomasi, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan mengingat akar masalah dari tarif Trump yang muncul di hadapan kita tidak lain adalah langkah politik murni. Jadi, sangat naif jika kita hanya merespons dengan kebijakan ekonomi karena menurut Menteri Keuangan asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi.
Politik luar negeri ini juga mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar Amerika Serikat, di mana ada 88 persen ekspor kita. Diplomasi politik ke kawasan-kawasan Asean, Asia Timur, India, Amerika Latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan Cina. Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah di mana kekuatan ekonomi yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik.
Meskipun demikian, untuk kita sendiri di dalam negeri harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab BI agar tidak merosot. Rencana industrialisasi dan hilirisasi tetap dijalankan untuk memperkuat ekonomi dalam negeri.