Michael menyebut, kendala pembangunan di DKI Jakarta bukan karena kurangnya nilai anggaran yang ada melainkan tata kelola anggaran yang belum baik.
"APBD DKI Jakarta sangat besar. Jakarta sebenarnya bukan kurang anggaran, tapi tata kelola anggaran partisipatif. Semua anggaran Dinas dan Suku Dinas harus dibuka secara transparan agar bisa dicek," katanya.