Puan mengatakan, DPR telah melakukan berbagai upaya pengawasan untuk mengatasi kelangkaan minyak di pasaran.
“Ada beberapa temuan yang didapat DPR, termasuk soal distribusi MinyaKita yang menurut kami pengawasan distribusinya masih perlu diperketat dan dioptimalkan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Ini yang harus jadi catatan pemerintah karena selain adanya kenaikan harga sebelum pengumuman, kelangkaan minyak goreng subsidi juga terjadi di pasaran,” imbuh Puan.
Puan pun meminta ketegasan pemerintah untuk melancarkan alur distribusi. Sebab mahalnya harga MinyaKita hingga kelangkaan stok membuat pedagang memilih menjual minyak goreng non-subsidi karena harganya tidak beda jauh.
“Subsidi seharusnya dimaksudkan untuk meringankan beban rakyat. Kalau justru malah jadi memberatkan masyarakat, artinya kebijakan subsidi itu tidak efektif,” tegas mantan Menko PMK tersebut.
Puan memastikan DPR melalui komisi terkait akan terus memantau masalah kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran. DPR juga mendorong agar pemerintah melakukan langkah penanggulangan kelangkaan MinyaKita secepat mungkin.
“Kalau tidak diatasi secepat mungkin, masalah minyak goreng ini bisa berdampak ke mana-mana. Biasanya kenaikan harga sebuah produk akan mempengaruhi harga komoditas lain. Lagi-lagi rakyat yang akan semakin terbebani, dan itu harus kita hindari,” katanya.