MK Putuskan Pemerintah dan DPR Harus Perbaiki UU Cipta Kerja 

Ariedwi Satrio
Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan sidang. (Foto: Antara/Muhammad Zulfikar)

JAKARTA, iNews.id -Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh pemohon dari kalangan buruh. Salah satunya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut.

"Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua Majelis Hakim MK, Usman Anwar saat membacakan amar putusan yang ditayangkan melalui akun YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," imbuhnya.

Dalam amar putusannya, Hakim Anwar menolak permohonan provisi yang diajukan oleh sejumlah pemohon. Namun, ia mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6.

"Mengabulkan permohonan pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 untuk sebagian," terangnya.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
10 jam lalu

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, DPR Minta Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Khusus

3 hari lalu

Buntut Sidang Gibran, Pengamat Pendidikan Ina Liem Dilaporkan Subhan Palal ke Polisi

3 hari lalu

Botok Pati cs Bertemu Pimpinan DPR, Bersyukur UU Perampasan Aset Disahkan

3 hari lalu

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Datangi Ruang Pimpinan DPR, Ada Apa?

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal