Majelis Hakim juga menyatakan bahwa adanya sejumlah negara yang melegalkan ganja menurut aturan di negaranya masing-masing, tidak serta merta membuat negara lain tidak mengoptimalkan pemanfaatan narkotika.
"Hal tersebut tidak serta merta dapat digeneralisasi bahwa negara-negara yang belum atau tidak melegalkan pemanfaatan narkotika secara bebas kemudian dapat dikatakan tidak mengoptimalkan manfaat narkotika yang dimaksud," tutur Suhartoyo.
Seperti diketahui, dalam perkara yang tercatat pada nomor 106/PUUXVIII/2020, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal (6) ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.