Dia menambahkan, apabila diberikan waktu dan kesempatan yang cukup, anggota Gaikindo bersama Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) dapat berpartisipasi dalam penyediaan kendaraan komersial untuk proyek koperasi tersebut.
“Ini juga dapat menghindari terjadinya pengurangan tenaga kerja yang saat ini berpotensi cukup tinggi karena penurunan permintaan pasar dalam negeri selama beberapa tahun belakangan,” ujar Putu Juli.
Gaikindo berharap kebijakan pengadaan kendaraan niaga skala besar tetap mempertimbangkan optimalisasi produksi dalam negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas tenaga kerja serta keberlanjutan ekosistem industri otomotif nasional.
Sebelumnya, rencana pengadaan kendaraan niaga untuk proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi VII DPR RI mengkritisi kontrak senilai Rp24,66 triliun yang diamankan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Kontrak tersebut mencakup impor total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pik Up dipasok Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors yang terdiri atas model Yodha Pick-Up dan Ultra T.7 Light Truck.
Nilai kontrak yang besar serta dominasi produk impor di tengah tekanan terhadap industri domestik memunculkan perdebatan luas. Pelaku industri nasional kini menanti arah kebijakan yang mampu menyeimbangkan percepatan program koperasi dengan keberlangsungan manufaktur otomotif dalam negeri pada 2026.