JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko, menyayangkan tudingan pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang terus menerus dilontarkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tudingan itu bisa memicu kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Moeldoko mengingatkan, KPU merupakan lembaga independen. Dirinya pun meyakini penyelenggara pemilu itu akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil.
"Saya tidak mengatakan benar atau tidak (soal pemilih ganda), tetapi sekali lagi KPU sebagai lembaga independen tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Kemandirian itu harus dijaga dengan baik, kecepercaayan publik harus terpelihara jangan sampai publik curiga dan seterusnya," kata Moeldoko di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (16/9/2018).
Moeldoko meminta agar persoalan DPT ganda tak melebar kemana-mana atau terus dibesar-besarkan. Jika digembar-gemborkan, dikhawatirkan isu ini bisa memicu krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap KPU.
"Karena nanti ujung-ujungnya jangan sampai diarahkan ke pemerintah, seolah-olah semua itu bagian skenario dari pemerintah, enggak. Indepedensi KPU itu betul-betul enggak ada yang bisa mengganggu. Ini masyarakat harus tahu jangan nanti dikait-kaitkan dengan pemerintah," kata kepala staf presiden ini.
Koalisi Prabowo-Sandi sebelumnya melontarkan ada 25 juta pemilih ganda dalam DPS Pemilu 2019. Karena itu, mereka meminta agar penetapan menjadi DPT ditunda. Namun, KPU tetap menetapkan DPT sesuai jadwal dan menyatakan pemilih ganda tak sebesar itu berdasarkan hasil penyisiran
Partai pendukung Prabowo-Sandi tetap mempermasalahkan hal ini. Pada Kamis (13/9/2018) Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengklaim tim khusus Prabowo-Sandiaga menemukan 8.145.713 pemilih ganda dari 185 juta DPT yang telah ditetapkan. Temuan itu sudah disampaikan ke KPU.