JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membuka konsultasi publik bersama masyarakat sipil dan akademisi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjamin keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan ini.
"Kehadiran rekan-rekan masyarakat sipil yang terlibat secara aktif untuk berkontribusi dalam menyusun substansi RUU TPKS adalah suatu legacy ke depan," kata Moeldoko, Kamis (3/2/2022).
Moeldoko mengutip, data Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga bulan Juni tahun 2021 ada 301.878 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah memperhatikan serius dampak kekerasan seksual ini terhadap korban.
“Kolaborasi semua pihak wajib dalam mendukung dan menyempurnakan RUU TPKS karena kedaruratan kekerasan seksual tidak sekedar angka, melainkan daya rusaknya terhadap fisik dan psikis korban perlu menjadi perhatian serius kita semua,” lanjut Moeldoko.
Moeldoko meyakinkan bahwa seluruh kementerian/lembaga terkait sudah mengkaji dan menyisir peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian RUU TPKS tidak menjadi tumpang tindih, tidak menjadi repetisi dan akan berdiri menjadi norma hukum yang baru.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyebut pemerintah selalu mengupayakan penyusunan yang komprehensif dan optimal. Dengan demikian dapat menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat terkait kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak.
"Sehingga dalam waktu pembahasan di Panja nanti tidak akan mengalami kendala,” tutur Bintang.