Dia menilai keberadaan candi juga dapat menjadi ruang temu antara agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan perekonomian masyarakat.
Maka itu, Pratikno menekankan pentingnya memastikan umat Hindu dan Buddha dapat beribadah dengan tenang di candi-candi tersebut serta dapat menjalankan kegiatan keagamaan, tanpa mengesampingkan aspek pelestarian warisan budaya.
"Kita adalah negara yang penuh toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Selain umat beribadah dengan tenang, candi juga harus tetap lestari," ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan MoU tersebut membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat, termasuk umat Islam, Hindu, Buddha, serta pemeluk agama lainnya. "Ini adalah sebuah ujian dan kita harus lulus dari ujian ini," kata Pratikno.
Pratikno menambahkan, pemanfaatan candi harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat sekitar. Karena itu, pengembangan kawasan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan industri pariwisata, tetapi juga memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi.
Dia mencontohkan kawasan Borobudur yang telah mengembangkan konsep penginapan berbasis masyarakat melalui homestay.
"Ini contoh bahwa kita harus membangun ekosistem. Bukan hanya industri pariwisata yang tumbuh, tetapi masyarakat sekitar objek pariwisata harus menikmati," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, perlu memperpanjang lama tinggal wisatawan atau length of stay sekaligus mendorong peningkatan belanja wisatawan di masyarakat lokal.
Dengan demikian, keberadaan candi diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat, bukan sekadar menjadi destinasi kunjungan.
Pelaksanaan MoU ke depan membutuhkan kerja lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Agama diharapkan memastikan kehidupan keagamaan umat dapat difasilitasi dengan penuh toleransi, Kementerian Kebudayaan menjaga pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, sementara Kementerian Pariwisata mendukung pengembangan wisata religi berkelanjutan.