Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Pilkada karena Covid-19

Irfan Ma'ruf
Ilustrasi Pilkada serentak 2020. (Foto: Antara)

Dukungan untuk tenaga kesehatan juga diperlukan, menurut Haedar, para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan kontroversial. Kesehatan masyarakat, dinilai Haedar, harus jadi prioritas utama saat pandemi. 

"Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia," katanya. 

Haedar juga meminta semua organisasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi. Dia juga mengajak masyarakat disiplin protokol kesehatan. 

"Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia," katanya. 

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
Nasional
19 hari lalu

Kata Jokowi usai Diperiksa 2,5 Jam di Polresta Solo terkait Kasus Fitnah Ijazah Palsu

Nasional
19 hari lalu

Jokowi Diperiksa 2,5 Jam di Polresta Solo terkait Kasus Fitnah Ijazah Palsu

Nasional
31 hari lalu

Buka Pintu Maaf ke Roy Suryo Cs, Jokowi: Kasus Ijazah Palsu Harus ke Pengadilan

Nasional
1 bulan lalu

Dasco Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Dibahas Tahun Ini

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal