JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menghargai langkah pemerintah soal larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021. Muhammadiyah mengusulkan agar pemerintah lebih gencar sosialiasi kebijakan tersebut kepada masyarakat dengan humanis.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pendekatan itu bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu juga bisa menyosialiasikannya dengan cara kekinian.
"Dalam konteks mudik ini, pendekatan serta penegakan aturan itu jangan selalu memakai pendekatan yang formal dengan perangkat-perangkat hukum karena masyarakat itu enggak peduli kok diancam-ancam pidana sebagainya," ujar Mu'ti dalam sesi webinar yang diselenggarakan Badan Perlindungan Konsunemen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI), Selasa (20/4/2021).
Dia menuturkan, larangan mudik ini berdampak pada perputaran ekonomi di masyarakat. Pria yang mengaku mudikers ini juga mendorong pemerintah melakukan berbagai cara agar perputaran ekonomi saat momentum Lebaran nanti tetap berjalan.
"Karena biasanya perputaran ekonomi pada saat momen mudik itu bisa mencapai triliunan. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan pun bisa berdagang di lokasi-lokasi yang banyak pemudik istirahat," tuturnya.