JAKARTA, iNews.id - Muhammadiyah menyambut baik kebijakan pemerintah mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam keterangannya, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa kehadiran koperasi ini merupakan wujud nyata dari ideologi ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Menurutnya, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi solusi atas sulitnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini kesulitan masuk ke sistem perbankan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan.
“Sistem ekonomi kita sejak Orde Baru sangat kental dengan liberalisme dan kapitalisme. Ini bisa membuat Kopdes Merah Putih terombang-ambing oleh dua ideologi besar yang berbeda,” ujar Anwar Abbas.
Ia juga menyoroti kelemahan dalam pemahaman para pengurus koperasi. Menurutnya, banyak yang belum memahami esensi koperasi, sehingga ada potensi koperasi hanya sebatas bentuk, tapi jiwanya seperti CV atau perseroan terbatas.
Karena itu, Muhammadiyah mendorong keterlibatan aktif bank-bank BUMN untuk membantu menyukseskan misi koperasi ini, demi memperkuat kelas menengah dan mendorong peningkatan daya beli serta GDP nasional.
“Jika koperasi ini gagal, maka bukan hanya nama koperasi yang tercoreng, tapi juga nama Presiden Prabowo. Kita tidak ingin itu terjadi,” tegasnya.
Tentang Kopdes Merah Putih
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan inisiatif pemerintah era Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat basis ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kopdes ini menargetkan pemberdayaan ekonomi mikro dan ultra mikro, dengan semangat gotong royong dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Dibentuk sebagai respon atas minimnya akses pelaku usaha desa terhadap perbankan konvensional, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal dan mengembalikan peran strategis koperasi seperti di masa awal kemerdekaan Indonesia.
Program ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk merealisasikan ideologi ekonomi Pancasila, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat.