JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan masalah perkawinan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi, dan kesehatan semata. Yang paling penting dari semua itu adalah harus mempertimbangkan aspek agama.
"Aspek agama juga harus dipertimbangkan karena pernikahan itu bagian dari perintah agama," ungkap Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid di Jakarta, Minggu (22/4/2018).
Zainut Tauhid mengatakan, MUI belum dilibatkan oleh pemerintah dalam rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pencegahan Perkawinan Anak. Jika hal itu akan dilakukan, Zainut Tauhid meminta kepada pemerintah agar berkonsultasi dengan MUI dan ormas keagamaan lainnya sebelum menerbitkan perppu tersebut.
"Agar isi perppu yang akan diundangkan sejalan dengan aspirasi umat beragama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama," katanya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Perppu Pencegahan Pernikahan Anak. Perppu ini sebagai perubahan atas Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menteri Yohana berpendapat perppu tersebut mendesak untuk diterbitkan untuk mengatasi persoalan tingginya angka perkawinan anak di Tanah Air. Agar tidak menjadi polemik setelah perppu diterbitkan, MUI meminta kelembagaan agama juga dimintai pertimbangan.
"MUI sampai saat ini belum pernah diajak bicara oleh Bu Menteri Yohana terkait rencana penerbitan Perppu," kata Zainut.