Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut berisi pernyataan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR. Lembaga tersebut selanjutnya menjalankan proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden mengusulkan dua nama calon untuk dipilih dalam sidang tersebut.