Dia menjelaskan, pencabutan HGU secara keseluruhan terhadap ketiga perusahaan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya, luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Selain pencabutan seluruh HGU, ATR/BPN juga menyiapkan langkah penertiban terhadap perusahaan lainnya. Dari total 11 korporasi yang dievaluasi, terdapat perusahaan yang HGU-nya tidak akan diperpanjang, pencabutan sebagian hak, hingga perusahaan yang belum akan diberikan HGU.
Secara terpisah, ATR/BPN menetapkan HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Hak perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020.
Kemudian, tiga perusahaan yakni PT ANI, PT BOS, dan PT AER yang belum memiliki HGU juga tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh hak tersebut maupun izin usaha perkebunan. ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Sementara itu, pencabutan sebagian HGU akan dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Adapun sejumlah perusahaan lainnya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan besaran HGU yang akan dicabut.