Nusron: Tragis, Bendahara dan 143 Pengurus Golkar Tak Bisa Masuk Kantor DPP

Felldy Aslya Utama
Astri Novia
Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid (dua dari kiri) bersama sejumlah pengurus harian partai memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/9/2019). (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

Kepala BNP2TKI ini menegaskan, para pengurus sepakat untuk terus mendesak Ketum Airlangga segera menggelar rapat pleno. Karena sesuai AD/ART Partai Golkar, rapat pleno minimal dilakukan satu kali dalam dua bulan.

"Sampai hari ini, di bulan September 2019, sudah 10 bulan tidak ada rapat pleno. Padahal banyak agenda-agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama di dalam pleno," kata Nusron.

Urgensi Rapat Pleno

Dia menuturkan, rapat pleno diperlukan Partai Golkar salah satunya untuk menetapkan kadernya dalam menempati posisi alat kelengkapan di DPRD tingkat Kabupaten dan Kota. Penetapan alat kelengkapan DPRD Kabupaten dan Kota tidak bisa hanya diputuskan oleh Ketum atau Sekjen saja.

"Perlu dicatat, pengertian pengesahan DPP itu bukan hanya tanda tangan Ketum dan Sekjen. Tanda tangan Ketum dan Sekjen hanya atas nama. Pengertian bahwa itu disetujui dalam satu majelis permusyawaratan, yaitu melalui rapat pleno," lanjutnya.

Nusron menambahkan, rapat pleno juga diperlukan Partai Golkar untuk menetapkan kadernya duduk di kursi pimpinan DPR dan MPR. Selain, sebagai wadah Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap kerja partai saat Pileg dan Pilpres 2019. 

"Menjadi tanda tanya kenapa saat Partai Golkar menang Pileg di daerah tertentu, tetapi Capres dan Cawapres yang diusung justru kalah. Itu kenapa? Apa karena mesinnya tidak jalan? Itu yang harus dievaluasi," ujarnya.

Editor : Djibril Muhammad
Artikel Terkait
24 jam lalu

Doli Kurnia Ungkap Sosok Ideal Wapres Pendamping Prabowo: Punya Chemistry Kuat hingga Pemecah Masalah

6 hari lalu

Kuasa Hukum Said Didu: Klien Kami Tak Pernah Tuduh Bahlil Sadap Prabowo

8 hari lalu

Respons Said Didu usai Disomasi Golkar terkait Tudingan Bahlil Terlibat Penyadapan Presiden

8 hari lalu

Gibran Mau Buktikan Ijazah di PTUN, Golkar: Proses Hukum Sudah Final

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal