Urgensi Rapat Pleno
Dia menuturkan, rapat pleno diperlukan Partai Golkar salah satunya untuk menetapkan kadernya dalam menempati posisi alat kelengkapan di DPRD tingkat Kabupaten dan Kota. Penetapan alat kelengkapan DPRD Kabupaten dan Kota tidak bisa hanya diputuskan oleh Ketum atau Sekjen saja.
"Perlu dicatat, pengertian pengesahan DPP itu bukan hanya tanda tangan Ketum dan Sekjen. Tanda tangan Ketum dan Sekjen hanya atas nama. Pengertian bahwa itu disetujui dalam satu majelis permusyawaratan, yaitu melalui rapat pleno," lanjutnya.
Nusron menambahkan, rapat pleno juga diperlukan Partai Golkar untuk menetapkan kadernya duduk di kursi pimpinan DPR dan MPR. Selain, sebagai wadah Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap kerja partai saat Pileg dan Pilpres 2019.
"Menjadi tanda tanya kenapa saat Partai Golkar menang Pileg di daerah tertentu, tetapi Capres dan Cawapres yang diusung justru kalah. Itu kenapa? Apa karena mesinnya tidak jalan? Itu yang harus dievaluasi," ujarnya.