JAKARTA, iNews.id - Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyebut keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah (pemda). Dia mengingatkan pemda tidak perlu terburu-buru melaksanakan program itu tanpa perencanaan yang matang.
Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh agar tata kelolanya menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
"Kita sarankan untuk tidak buru-buru secara masif, tapi perlu ditata ulang. Untuk SPPG yang sudah berjalan perlu dievaluasi dan diperbaiki," ujar Najih, dikutip Minggu (26/10/2025).
Dia juga menyarankan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru ditunda. Hal ini diperlukan agar program MBG yang sudah berjalan tidak menimbulkan masalah.
"Sedangkan untuk SPPG yang baru dan infrastrukturnya sedang disiapkan, kami sarankan ditunda dulu agar yang sudah berjalan ini tidak menimbulkan masalah," sambung Najih.
Najih juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Dia menilai, model koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masyarakat setempat.