Selain mempercepat pembangunan huntara, Robert menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah yang cepat, akurat, dan akuntabel. Kepastian status kerusakan diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah rumah mereka masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.
“Jangan sampai ada masyarakat terdampak gempa bumi yang tidak mendapatkan informasi mengenai status kerusakan rumahnya, apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat,” kata Robert.
Ombudsman juga menyoroti kebutuhan air bersih dan sarana penampungan air di Desa Paralando. Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar selama masa pemulihan.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, serta Desa Robek dan Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, masih berlangsung dengan fasilitas yang belum memadai. Para siswa masih belajar menggunakan terpal yang dinilai tidak layak dan kurang kondusif.
“Dibutuhkan tenda besar dari pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar selama masa transisi pemulihan,” ujar Robert.